Profil

Wartawan “Die Hard”

            Saya mengenal DR. H. Bambang Sadono, SH., MH. sebagai wartawan tulen. Aktivitasnya tidak pernah lepas dari kebiasaan wawancara dan menulis. Saking menggemarinya kegiatan wawancara dan menulis, kadang dia tidak bisa membedakan mana aktivitas wartawan dan mana aktivitas anggota Dewan  (pertama kali saya mengenalnya sebagai anggota DPR RI Periode 1999-2004).

Sebagai anggota Dewan, pak BS--demikian dia biasa disapa--bisa saja mengundang menteri, dirjen ataupun direksi BUMN apabila ingin menggali informasi tertentu. Tapi yang terjadi pak BS seringkali harus menempuh prosedur formal seperti mengajukan permohonan wawancara melalui humas, mengirim daftar pertanyaan (questionnaire) dan, yang paling menjengkelkan adalah disuruh nunggu alias mengantri panjang bersama tamu-tamu yang lain.

Tapi ya begitulah pak BS. Darah wartawannya mengalir terlalu deras melebihi sikap dan perilakunya sebagai pejabat Negara. Maka wajar saja jika dia tetap menikmati aktivitas kewartawanannya itu dengan penuh semangat tanpa terbebani oleh pin “Garuda” yang melekat di dada kirinya (saya malah sering melihat narasumbernya yang lebih “tertekan” karena diwawancarai oleh anggota Dewan).

Profil

Pers Harus Sepakati Agenda Nasional

            Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2015 ini akan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali apakah kebebasan pers yang direngkuh sejak reformasi bergulir 17 tahun silam itu sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia? Kebebasan memang sudah didapat, tetapi apakah pemberitaan pers yang informatif, edukatif sekaligus konstruktif untuk pembangunan jatidiri bangsa ini juga sudah tercipta?

            Pertanyaan reflektif semacam itu sengaja dilontarkan untuk menjadi bahan renungan pada peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2015 yang akan digelar di Indragiri Hilir, pertengahan Februari ini, agar pers nasional dapat bercermin pada jati dirinya, menimbang kembali peran, tugas dan tanggungjawabnya, serta tidak melupakan tujuan konstitusi kita yakni “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

            Untuk membuka kembali catatan sejarah perjalanan pers pasca reformasi, berikut wawancara dengan Ketua I DPR RI Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si. yang tugasnya memang membidangi masalah komunikasi dan informasi di DPR:

Profil

DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.

“Pejabat yang Tidak Merasa jadi Pejabat”

            DR. Hj. Winantuningtyastiti Swasanany, M.Si adalah pejabat publik yang low-profile atau humble. Butuh waktu lama untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah tokoh publik yang layak dimuat di buku “100 Tokoh Jawa Tengah”. Tapi, ya itu tadi, dia merasa bukan seorang tokoh sehingga berkali-kali menolak untuk diwawancarai.

            Padahal dengan jabatannya yang mentereng sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, Bu Win—demikian dia akrab disapa—sangat layak untuk ditampilkan sebagai Tokoh Jawa Tengah. Dia sedang menduduki jabatan yang diidam-idamkan oleh jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia atau setidaknya sedang berada di puncak karier pegawai negeri.

Profil

H. Mahyudin, ST., MM:

“Tidak Ada Pesta yang Tidak Berakhir”

            Alkisah di negeri Mesir, seorang raja bermimpi menemukan 7 tangkai padi yang penuh berisi dan kemudian menemukan lagi 7 tangkai padi yang hampa tanpa isi. Sang raja menyerukan kepada hulu balangnya untuk mencarikan seorang penafsir mimpi. Setelah di cari ke sana ke mari, ditemukanlah seorang pemuda bernama Yusuf yang sedang di penjara untuk dibawa ke istana.

            Kepada sang raja, pemuda bernama Yusuf ini menafsirkan bahwa mimpi raja itu berarti negeri Mesir selama 7 tahun berturut-turut akan mengalami kemakmuran yang luar biasa tapi 7 tahun kemudian akan mengalami paceklik yang luar biasa. Maka itu sang raja pun secara bijak mengelola kemakmuran selama 7 tahun untuk dapat bertahan pada saat 7 tahun mengalami kemiskinan. Pemuda tadi, yang belakangan diketahui sebagai Nabi Yusuf, akhirnya diserahi tugas sebagai Menteri Pangan. Negeri itu pun lolos dari kelaparan.

            Kisah ini tidak dituturkan oleh seorang ustad atau kyai, tetapi disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI H. Mahyudin, ST., MM. Mantan Ketua DPP Golkar bidang Organisasi ini juga tidak sedang berdakwah, melainkan tengah mendiskusikan soal pengembangan sumber daya alam (SDA) Indonesia dari perspektif agamis. “Itu al-Qur’an lho yang mengajari, bukan saya,” kata pimpinan MPR berusia 44 tahun ini.