Artikelku

Menurun, Kepuasan Masyarakat terhadap SBY-Boediono

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono, yang jatuh pada 20 Oktober 2010 mendatang, ekspektasi masyarakat pada pasangan pemenang Pilpres 2009 ini kian mengemuka. Namun, berdasar survei, ternyata tingkat kepuasan masyarakat terhadap duet SBY-Boediono ini terus menurun dalam setahun terakhir.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, mengungkap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY-Boediono terus menurun selama satu tahun masa pemerintahannya. “Kalau dilihat dari trendnya, tingkat kepuasan itu terus menurun,” kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi di Jakarta, pertengahan September lalu.

Menurut Dodi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY sempat mencapai yang tertinggi sejak terpilihnya menjadi Presiden pada Juli 2009 lalu, yakni 85 persen. Namun angka ini terus mengalami penurunan pada November 2009 menjadi 75 persen hingga Maret 2010 menjadi 65 persen.

            Senada dengan itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wakil Presiden Boediono juga terus menurun, meski sempat naik pada awal 2010, namun kemudian terus menurun hingga Agustus 2010.

Dodi menyebutkan, faktor pendidikan memberi pengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin rendah tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono.

            Namun, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada Agustus 2010, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi yakni sekitar 66 persen dibandingkan yang tidak puas dengan kinerja SBY, yakni 32 persen dan yang tidak menjawab dua persen.

            Penurunan tingkat kepuasan masyarakat itu, lanjut dia, juga dipengaruhi menurunnya tingkat persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban nasional, proses penegakan hukum dan kondisi ekonomi yang terus memburuk.

            "Kelompok masyarakat yang menilai kondisi keamanan dan ketertiban lebih baik mengalami penurunan dari 59 persen menjadi 55 persen. Begitu pun dengan kondisi penegakan hukum, yang mengalami penurunan dari 43 persen menjadi 35 persen," ujarnya.

Survei yang menggunakan metode multistage random sampling dengan responden sebanyak 1.829 responden dan wawancara tatap muka itu diperkirakan terdapat margin of error sebanyak 2,8 persen.

            Responden yang diwawancarai berasal dari beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Banten, dan lainnya dengan tingkat pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi.

Senada dengan itu, The International Foundation for Electoral Systems (IFES), lembaga swadaya masyarakat dunia yang fokus mengkampanyekan demokrasi, juga merilis hasil survei yang intinya menunjukkan popularitas Presiden SBY masih tinggi, meski tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya. Lembaga survei Indobarometer juga membeberkan hasil survei yang hampir sama.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai hasil survei LSI yang menunjukkan penurunan elektabilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merepresentasikan keseluruhan kinerja SBY.

            “Ini hanya masalah teknis saja, yang seharusnya bisa dimanajemen oleh tingkat pembantu Presiden, karena hasil survei ini diambil berbarengan dengan berbagai isu yang sedang terjadi. Jadi sangat mempengaruhi penilaian masyarakat,” katanya.

            Meski demikian, Taufik menyatakan hal ini bisa menjadikan acuan bagi Kabinet Indonesia Bersatu II untuk memperbaiki kinerja. “Dengan isu-isu yang ada ini memang menjadi suatu acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing pembantu Presiden,” imbuh Taufik.

            Taufik mencontohkan kasus ledakan tabung elpiji yang menjadi salah satu indikator dalam survei tersebut, merupakan hal teknis. “Untuk masalah seperti ini kan tidak mungkin Presiden mengawasi setiap hari. Berarti hasil survei ini lebih merepresentasikan kinerja manajemen yang terkait dengan isu yang terjadi,” jelasnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, mengatakan, hasil survei yang dilakukan LSI itu akan dijadikan masukan bagi Partai Demokrat agar pemerintahan SBY-Boediono bisa lebih baik lagi.

            Dia sendiri mengaku terkejut dan heran, meski banyak pemberitaan negatif tentang pemerintahan Presiden SBY, namun tingkat kepuasan masyarakat masih cukup tinggi, yakni sekitar 66 persen.

Kinerja Kabinet

Kinerja SBY-Boediono memang tidak bisa dipisahkan dari kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, yang memang bertugas membantu Presiden dalam mengimplementasikan program-program pemerintah.

Menurut laporan Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, sekalipun kinerja kabinet sudah meningkat dibanding dua bulan lalu, tetapi hal itu masih menjadi catatan sebab ada beberapa program pemerintah yang belum berhasil direalisasikan.

            Menurut Kuntoro, hasil evaluasi itu telah disampaikan kepada Presiden SBY. Namun dia menolak mengelaborasi isi evaluasi tersebut. Dia berdalih, Presiden-lah yang harus lebih dulu mengetahui dan menyikapi evaluasi tersebut. "Biasanya, hasil evaluasi kerja itu dibahas lebih dulu di dalam sidang kabinet," katanya.

            Dia pun tetap tidak mau menjawab saat ditanya wartawan soal keberadaan kementerian atau lembaga yang mendapat "rapor merah". "Janganlah, biarkan Presiden dulu (yang menjelaskannya)," ungkapnya lagi.

            Di tempat terpisah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf meminta Presiden SBY tidak mempertahankan menteri-menteri yang tidak bisa mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat.

            Dia menilai mementum satu tahun pemerintahan bisa dijadikan waktu yang tepat untuk memberikan penilaian terhadap jajaran kabinet. Namun dia mengingatkan penilaian itu harus dilakukan dengan obyektif dan bukan karena dorongan dari parpol tertentu.

            ''Sebab, terlalu menonjolkan distribusi kekuasaan di antara partai politik juga menyebabkan lemahnya kabinet,'' ujarnya. “Yang jelas memang harus dievaluasi. Karena banyak yang meragukan kemampuan beberapa menteri untuk menangani bidangnya itu,'' katanya.

            Kata Maswadi, melakukan evaluasi dan memberikan keputusan untuk merombak atau melakukan reshuffle kabinetnya merupakan kewenangan presiden. Namun, jelas dia, merupakan tanggung jawab presiden juga jika hasilnya tidak menggembirakan rakyat. ''Itu merupakan konsekuensi dari hak prerogatif presiden,'' ujarnya.

            Karena itulah, Maswadi menekankan, segencar apapun isu reshuffle digulirkan oleh parpol, presiden harus tetap berpegang pada hasil rapor kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh UKP4. Sebab, hasil yang obyektif berdasarkan penilaian yang konkret tersebut satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk melakukan evaluasi. ''Bukan tekanan parpol,'' katanya.

            Apalagi, ujar Maswadi, evaluasi menyeluruh merupakan hal mendesak yang wajib dilakukan karena pemerintahan masih harus berjalan di bawah pimpinan SBY selama empat tahun mendatang. “Soalnya tuntutan rakyat semakin tinggi karena ekonomi yang bermasalah,” ujarnya.

            Jika nantinya hasil dari UKP4 menyatakan ada beberapa menteri yang masih tidak becus juga menjalankan tugasnya, maka sebaiknya diganti dan jangan dipertahankan terus karena alasan-alasan yang tidak obyektif. “Itu tidak hanya kabinetnya yang rusak, tapi bangsa Indonesia juga dirugikan,” kata Maswadi.

            Ini semua, ujar Maswadi, demi peningkatan kemampuan rakyat dan hal ini sangat sensitif bagi masyarakat luas. Meskipun demikian, dia menyatakan ketidaktahuannya akan terjadinya reshuffle atau tidak. “Memang tak ada satupun orang yang mengetahui itu kecuali presiden. Saya pikir presiden juga belum tahu,” kata dia.

            Namun, Maswadi kembali menegaskan, yang terpenting bukan ada atau tidak adanya reshuffle, tetapi bagaimana kinerja para menteri itu menjadi baik. Itu agar nantinya terbukti bahwa yang akan bertahan adalah mereka yang berprestasi. (Hasyim)