Artikelku

Kinerja DPR Masih Mengecewakan

            Pada Kamis (30/9) lalu, anggota DPR Periode 2009-2014 genap berusia setahun, persisnya sejak dilantik 1 Oktober 2009. Sayangnya, selama setahun terakhir ini kinerja mereka tidak lebih menggembirakan dibanding periode sebelumnya. Bahkan justru lebih mengecewakan dibanding periode sebelumnya.

            Dalam persoalan kehadiran saja, jika anggota DPR periode sebelumnya banyak absen setelah memasuki tahun keempat dan kelima masa bakti mereka alias mulai sibuk berkampanye agar terpilih untuk periode berikutnya, anggota DPR periode sekarang justru sudah banyak berbolos pada tahun pertama.

            Itu bisa dibuktikan dari tingkat kehadiran anggota DPR sekarang yang bisa dikatakan sangat memalukan. Jangankan rapat-rapat komisi atau badan, rapat paripurna saja banyak yang bolos. Bahkan hampir setiap kali rapat paripurna selalu diskors alias molor lantaran banyaknya anggota yang tidak datang dan tidak tercapai kuorum.

            Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang meyakini bahwa anggota DPR periode saat ini lebih malas dari anggota DPR periode sebelumnya.  Dia menilai hal ini berbahaya bagi perkembangan demokrasi di tanah air.

Ditanya soal kinerja DPR periode sekarang, Salang menilai sama buruknya dengan periode sebelumnya. Itu karena fungsi-fungsi Dewan tidak dijalankan dengan baik, mulai dari fungsi pengawasan, anggaran terlebih legislasi.

            Menurut Salang, fungsi pengawasan DPR seperti dalam mengungkap skandal Century ternyata hanya berujung pada rekomendasi. Dewan tidak bisa mendesak pihak-pihak terkait untuk bertanggungjawab atas raibnya uang milik rakyat senilai Rp 6,7 triliun tersebut.

            Dalam fungsi anggaran, anggota DPR saat ini juga malah sibuk menghabiskan dana APBN, baik dengan cara melakukan studi banding ke luar negeri ataupun membangun gedung baru yang menghabiskan dana sekitar Rp 1,6 triliun.

Dia bahkan menilai sikap kritis DPR terhadap pemerintah dalam hal anggaran, lebih untuk menaikkan posisi tawar dan bukan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Dia lantas menunjuk permintaan DPR soal alokasi dana aspirasi, pembangunan gedung DPR dan pelesiran ke luar negeri.

Menurut Salang, DPR belum mampu mengejawantahkan hasil kunjungan kerja atau aspirasi masyarakat untuk dimasukkan ke dalam APBN. Dia mencontohkan, dalam APBN/APBN-P 2010, sebesar Rp 781,5 triliun atau sekitar 69,33 persen dialokasikan untuk belanja pusat.

            Angka ini, kata dia, jauh lebih besar dibanding belanja daerah yang hanya Rp 344,6 triliun (30,61 persen). "Padahal pembangunan itu seharusnya di daerah dan membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tapi DPR belum mampu memperjuangkannya. Ini tidak sejalan dengan apa yang selalu dibicarakan DPR soal anggaran prorakyat," ujarnya.

            Biaya untuk DPR sendiri pada APBN-P 2010 ini mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,22 triliun. Dari jumlah ini, biaya kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke luar negeri naik Rp 46,4 persen dari APBN 2009 yaitu Rp 162,994 miliar. "Jika dibagi rata 560 anggota DPR, maka setiap anggota mendapatkan 290,97 juta pertahun," kata Salang.

            Sementara, untuk alokasi Prolegnas Rp 173,4 miliar. Ironisnya, 42,4 persen atau Rp 73,521 miliar dipergunakan untuk studi banding. "Ini tidak sebanding dengan produk atau prestasi yang dihasilkan DPR," katanya.

            Sama halnya dengan pelaksanaan fungsi legislasi, dari 70 RUU yang masuk dalam RUU Prioritas yang seharusnya selesai dibahas pada 2010, ternyata belum sampai 10 RUU yang selesai dibahas.

Peneliti Formappi Yulistinus menambahkan, dari 8 RUU yang diselesaikan, hanya 6 RUU yang direkomendasikan sebagai UU oleh DPR. "Dua RUU lainnya hanya persetujuan, bukan direkomendasikan menjadi UU," katanya.

Dengan kinerja seperti itu, apa yang telah dilakukan DPR dinilai jauh dari target Prolegnas. Sebanyak 21 RUU masih dalam proses pembahasan. Selebihnya, terdapat 24 RUU inisiatif DPR yang belum disiapkan naskah akademik dan drafnya. Sementara 26 RUU usulan pemerintah belum disampaikan ke DPR.

Jika dibandingkan dengan produk legislasi DPR periode sebelumnya, yang berhasil menyelesaikan 14 RUU pada kurun waktu yang sama, kinerja legislasi DPR periode sekarang lebih rendah. "Pimpinan DPR perlu tegas mengingatkan setiap komisi atau pansus untuk segera menyelesaikan agenda-agenda pembahasan RUU," katanya.

            “Menurut data kami, kinerja DPR periode yang lalu adalah buruk, tetapi yang sekarang malah lebih buruk,” ujarnya seraya mengajak semua komponen masyarakat untuk tetap mengawasi kinerja anggota DPR.

            Padahal, dia menambahkan, anggaran untuk pembuatan RUU setidaknya Rp 5,8 miliar per satu undang-undang. "Dengan anggaran sebesar itu, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak bisa menyelesaikan RUU," katanya.

            Senada dengan DPR, Sebastian Salang juga menilai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sama borosnya dalam menguras APBN. Dia menunjuk kunjungan enam anggota DPD ke Inggris, yang dinilainya sebagai menghambur-hamburkan uang negara.

            Padahal, kata Salang, masyarakat menaruh harapan yang besar kepada anggota senat di DPD untuk menjadi legislator yang baik. “Kalau sekarang kan berarti sama bahwa DPD dan DPR sama-sama bermental tukang jalan-jalan. Mereka tidak peduli lagi dengan krisis yang ada sekarang,” katanya.

            Dengan kondisi seperti ini, tambah Sebastian, kedua lembaga parlemen ini menjadi sangat memprihatinkan. “Kita sulit berharap banyak dari DPR dan DPD untuk mendorong pemerintah agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif, karena perilaku mereka tidak mencerminkan itu,” tuturnya.

            Dia bahkan mengkhawatirkan adanya perselingkuhan atau persekongkolan antara eksekutif dan legislatif, baik DPD dan DPR, untuk ramai-ramai menghamburkan uang negara. “Jika itu terjadi maka rakyat tidak akan semakin sengsara,” katanya.

Bukan hanya soal studi banding, tingkat kehadiran anggota DPD juga memalukan. Menurut data Formappi, pada sidang paripurna DPD ke-19, Agustus lalu, dari 132 anggota DPD yang hadir tidak lebih dari 70 anggota atau hanya sekitar 55 persen. Data ini mengkonfirmasi kemalasan para senator. “Ini menunjukkan bahwa DPD sama dengan DPR, yakni sama-sama buruk dalam tingkat disiplin anggotanya," katanya.

Koreksi

Menanggapi hasil evaluasi Formappi tersebut, pimpinan DPR agaknya juga hanya bisa mengakui dan berusaha melakukan koreksi ke dalam. Wakil Ketua DPR RI Anis Matta misalnya, mengakui bahwa target untuk mengesahkan 70 RUU Prioritas pada 2010 tak akan tercapai.

“Kami pimpinan DPR akan menjadwalkan ulang pada program legislatif nasional 2011. Sebenarnya dari 70 itu 34 itu kan inisiatif pemerintah, tapi sampai sekarang pemerintah sendiri belum satupun yang masuk DPR. Seharusnya pemerintah membuat usulan prioritas sendiri," katanya.

Terkait dengan seringnya kunjungan keluar negeri dengan dalih studi banding, Anis mengemukakan bahwa pimpinan DPR juga berencana membatalkan kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri yang dilaksanakan tiga bulan sekali. "Saya pikir itu tidak perlu," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengakui bahwa hasil evaluasi Formappi yang mengatakan kinerja parlemen dalam setahun ini buruk, terutama di bidang legislasi, sulit untuk disangkal.

“Saya turut merasakan apa yang dirasakan masyarakat terkait kinerja DPR. Karena itu, evaluasi tersebut menjadi bahan masukan bagi kami untuk memperbaiki kinerja ke depan,” katanya.

Namun, soal fungsi anggaran dan pengawasan, dia menilai sudah lebih baik dibanding periode-periode sebelumnya. Kalau dulu, katanya, DPR hanya benar-benar menjadi alat stempel pemerintah. “Tapi sekarang DPR sudah sangat greget dan berani menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga mengatakan, terlepas dari kinerja dewan yang jauh dari pencapaian target selama setahun ini, ada perbaikan paradigma dan sistem yang dilakukan dewan.

“Kami sedang mengubah paradigma dan menata sistem untuk reformasi parlemen. Semuanya masih belum terlihat hasilnya, tapi setidaknya ada cukup bukti bahwa DPR yang sekarang responsif dan memperhatikan masukan dari masyarakat,” katanya.

Salah satu bukti, lanjut dia, pimpinan DPR telah memutuskan untuk menunda pembangunan gedung baru dan mengembalikan anggaran sebesar Rp 250 miliar yang telah dialokasikan dalam APBN 2010 ke kas negara. Hal itu, dilakukan DPR dengan memperhatikan berbagai masukan bahkan protes dari masyarakat terkait anggaran pembangunan yang tergolong mahal.

Dia mengakui, fungsi legislasi DPR memang jauh dari target, namun hal itu sepenuhnya bukan menjadi tanggung-jawab DPR saja. Ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama untuk RUU yang diusulkan pemerintah, seperti naskah akademik yang belum lengkap, keterbatasan waktu untuk pembahasan draf RUU antara komisi-komisi dan mitra kerja, bahkan ada RUU yang belum diserahkan drafnya ke DPR.  (Hasyim)